Bulan Inklusi Keuangan 2022: Petani Berjaya di Provinsi Lampung

ulinulin.com – Abdul Muin (60), petani padi dan jagung di Dusun Batanghari, Kelurahan Bumi Harjo, Lampung Timur mengacungkan jempol di tengah sawahnya. Matanya berbinar-binar menatap tanaman jagung yang ditanaminya tumbuh semakin subur dan dibayangkan akan menghasilkan produksi yang meningkat dibandingkan sebelumnya.

Abdul Muin sejak Juli 2021 telah menikmati fasilitas pembiayaan melalui program Kartu Petani Berjaya. Sehingga ia bisa membeli pupuk, benih dan obat-obatan yang berkualitas untuk menanam padi dan jagung di lahan 1,5 hektare miliknya.

Melalui program Kartu Petani Berjaya itu, Abdul Muin dan 28 petani di Bumi Harjo juga mendapatkan pembinaan, baik budi daya, teknologi maupun hilirisasi produknya.

“Saya sudah mendapat pinjaman tiga putaran, yang pertama Rp 25 juta lalu Rp 30 juta dan terakhir dua bulan lalu dapat Rp 35 juta. Semua tanpa jaminan dan bunga atau biaya jasa sangat murah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/10/2022).

Dia berharap program ini terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi kebutuhan petani untuk membeli pupuk, benih dan obat-obatan serta bisa terhindar dari rentenir yang banyak merugikan petani.

Sebagai informasi, program Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu implementasi dari Generic Model (GM) Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Model bisnis ini mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif-kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Program ini diluncurkan pada 6 Oktober 2020, hasil inisiasi bersama antara Pemprov Lampung, OJK, industri jasa keuangan serta perguruan tinggi di Lampung yang tergabung dalam forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mendukung sektor ekonomi prioritas Provinsi Lampung, yakni sektor pertanian.

Dalam implementasinya, program ini memodifikasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kluster pertanian yang disertai dengan adanya pendampingan berkala dari Dinas Pertanian. Dalam ekosistemnya, program ini juga dilengkapi dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang memberikan perlindungan atas adanya kemungkinan gagal panen akibat risiko hama dan bencana alam seperti banjir dan kekeringan termasuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang bertindak sebagai supplier dan offtaker. Selain itu, salah satu keunggulan lain dari program ini yaitu adanya digitalisasi yang memberikan kemudahan bagi para petani untuk memperoleh barang input produksi dari supplier yang telah bekerja sama.

Sejak diluncurkan hingga September 2022, program ini sudah diikuti oleh 31.986 debitur dengan realisasi pinjaman mencapai Rp 1,36 triliun yang berasal dari BNI, Bank Mandiri dan Bank Lampung.

Program Kartu Petani Berjaya bertujuan agar petani mendapatkan kepastian modal untuk ketersediaan pupuk, benih dan obat-obatan untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga bisa meningkatkan penghasilan dan menaikkan kesejahteraannya.

Untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, OJK mengeluarkan berbagai program inklusi keuangan seperti membentuk TPAKD di berbagai daerah. TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sampai akhir Oktober 2022, telah terbentuk sebanyak 452 TPAKD, dengan 34 TPAKD tingkat provinsi dan 418 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

Selain TPAKD, OJK juga memiliki program lain untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat, yaitu:

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Program K/PMR telah diimplementasikan oleh 76 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 107 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 337.940 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp 4,4 triliun.

Sebagai tambahan informasi, pada Oktober ini OJK menggelar rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2022 di berbagai daerah yang akan fokus pada sejumlah kegiatan seperti pameran, pembukaan rekening, edukasi keuangan dan kampanye literasi keuangan.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional,” kata Friderica.

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website detik.com. Situs https://ulinulin.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://ulinulin.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”