Ulin Ulin News Aggregator
ulinulin.com – Pemilu 2024 menjadi satu dari sembilan isu prioritas Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027.
Mereka secara resmi melakukan tugas perdananya dengan menggelar Sidang Paripurna Komnas HAM , Senin (14/11/2022) di kantor Komnas HAM RI Jakarta.
Selain menentukan jabatan dan posisi dalam struktur Komnas HAM , Sidang Paripurna juga menentukan isu prioritas yang akan dikerjakan sembilan Komisioner Komnas HAM yang baru dalam waktu dekat.
Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan Komnas HAM akan memfokuskan perhatian pada persoalan HAM dalam Pemilu 2024 .
Bukan hanya soal hak pilih warga negara, lanjut dia, akan tetapi juga bagaimana soal hak pilih kelompok disabilitas, masyarakat di suku-suku terasing, masyarakat yang terusir dari wilayahnya karena konflik sosial, dan terkait kandidat-kandidat yang pernah menjadi pelaku kejahatan pelanggaran HAM.
“Misalnya pelaku kejahatan seksual, pelaku KDRT, bahkan pelaku illegal mining, illegal logging,” kata mantan Komisioner KPU tersebut saat konferensi pers di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Senin (14/11/2022).
Kedua, kata dia, Komnas HAM juga akan memperhatikan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Isu tersebut, kata dia, tentu akan semakin meningkat seiring dengan kontestasi politik yang juga terus semakin tinggi.
“Isu-isu kebebasan beragama seringkali berkelindan dengan isu politisasi agama, intoleransi karena perbedaan pilihan politik misalnya, persekusi, dan lain-lain,” kata dia.
Pramono mengatakan, rencananya Komnas HAM akan mulai memberikan perhatian lebih pada tahap pencalonan di tahun depan.
Saat ini, kata dia, Komnas HAM masih akan berkoordinasi dengan KPU.
“Itu pasti akan kita lakukan dalam waktu dekat. Melakukan kesepahaman bagaimana tentang pemilu ini bisa sejalan dengan prinsip HAM,” kata Pramono.
Berikut ini sembilan isu prioritas yang diputuskan dalam Sidang Paripurna perdana Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027 di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Senin (14/11/2022):
1. Pelanggaran HAM yang Berat
2. Permasalahan HAM di Papua
3. Konflik Agraria
4. Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT)
5. Perlindungan Pembela HAM
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
7. Bisnis dan HAM
8. Antisipasi Pemilu 2024
9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.
Tolak Dialog Jakarta-Papua Versi Komnas HAM RI, Masyarakat Jayapura Unjuk Rasa di Perumnas Waena
Privacy Policy
We do not collect identifiable data about you if you are viewing from the EU countries.For more information about our privacy policy, click here
Tolak Dialog Jakarta-Papua Versi Komnas HAM RI, Masyarakat Jayapura Unjuk Rasa di Perumnas Waena
Serahkan Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan ke Menko Polhukam, Komnas HAM: 6 Tersangka Tidak Cukup
Komnas HAM Berencana Kunjungi Markas FIFA di Swiss, Beri Penjelasan soal Temuan Tragedi Kanjuruhan
PSSI Terancam Dibekukan Komnas HAM, Jika dalam 3 Bulan Tak Segera Tanggung Jawab Tragedi Kanjuruhan
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Gandeng FIFA dalam Standarisasi Pertandingan
Komnas HAM Sebut Kebijakan Negara Minim dalam Libatkan Masyarakat Adat dalam KMAN VI
LAPORAN DARI RUSIA: Kuliah Terbuka di Universitas Tomsk Bahas Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia
Anggota DPR RI Arteria Dahlan: Bila RKUHP Disahkan Bisa Bereskan Masalah Penegakan Hukum
Teater Drama Kemerdekaan Indonesia Pertama di Rusia, Ceritakan Penjajahan Belanda dan Jepang
Tersangka Korupsi Bertambah dari Kalangan Hakim Agung, Begini Kata Pimpinan Komisi III DPR Desmond
Profil Menlu Rusia Sergey Lavrov yang Diisukan Sakit saat Tiba di Bali, Awali Karier Jadi Diplomat
Bambang Pacul Perkirakan Pasal Hukuman Pelaku Rekayasa Kasus Tak Masuk Pembahasan Rapat Selanjutnya