Ssst, Ada Wacana Penerbitan SIM dan STNK Dilakukan Kemenhub

ulinulin.com

Surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor tidak boleh terpisahkan bagi pengemudi dan kendaraannya. Ada SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk legalitas mengoperasikan kendaraan, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai tanda kendaraan bermotor sudah diregistrasi, dan BPKB (Buku Kepemilikian Kendaraan Bermotor) sebagai bukti kepemilikian. Seluruh dokumen penting itu penerbitannya dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kabar terbaru muncul dari Komplek Parlemen, Komisi V DPR RI mengeluarkan wacana pengalihan penerbitan SIM dan STNK hingga BPKB oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa (dpr.go.id)

“Saya mendorong agar ada revisi Undang-Undang, hal ini juga demi mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945,” tutur Nurhayati dalam keterangan resmi yang dirilis dpr.go.id, Senin (3/2/2020).

Alasan Pengalihan

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut menambahkan mengapa pengalihan penerbitan SIM dan STNK hingga BPKB ini perlu. Pertama; Kewenangan penerbitan surat kepemilikan adalah bagian dari tugas Kemenhub, bukan Polri. Kedua; Kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hal itu menjadi kewenangan Pemda melalui Dispenda dan tidak ada kewenangan kepolisian.

Tahapan Pengalihan

Penerbitan surat kelengkapan kendaraan bermotor selama ini dilakukan pihak Kepolisian

Wacana di atas muncul seiring Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Komisi V DPR RI bakal memulainya dengan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Meski demikian, wacana ini tidak akan diputuskan secara sembarangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bakal menguap begitu saja dan tetap menjadi wacana. Internal Komisi V DPR akan mengkaji lebih dalam wacana tersebut, dengan menyerap informasi dari berbagai ahli. Selain itu juga bakal dilakukan dengan mempertimbangkan beragam dampak yang bakal muncul.

“Oleh karena itu, saya mendorong bersama Anggota Komisi V DPR RI yang lain agar ada revisi Undang-Undang. Dan kami akan mengkaji bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan mengambil alih kewenangan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB,” pungkas Nurhayati.

Pengalihan penerbitan surat kendaraan bakal berefek pada proses razia dan tilang di jalan raya

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website cintamobil.com. Situs https://ulinulin.com adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://ulinulin.com tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”