Tak Patuhi Instruksi Jokowi Soal Mobil Listrik, Gibran Rakabuming: Saya Siap Disanksi

ulinulin.com – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tampaknya tidak akan mematuhi instruksi Presiden Jokowi terkait pengadaan mobil listrik .

Dia menuturkan bahwa untuk saat ini, pihaknya tidak akan melakukan penggantian mobil dinas menjadi mobil listrik dan tetap menggunakan mobil yang ada.

“Yang saya hapus malah (pengadaan mobil dinas) untuk wali kota dan wakil wali kota, saya hapus. Seharusnya tahun depan,” tutur Gibran Rakabuming Raka , Selasa, 1 November 2022.

Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya anggaran untuk pergantian mobil dinas itu sudah dicantumkan.

Akan tetapi, putra sulung Presiden Jokowi itu memutuskan untuk menghapus dan membatalkan pengadaan mobil listrik untuk saat ini.

“Kemarin sudah dicantumkan, tapi yang wali kota dan wakil wali kota dihapus,” ujar Gibran Rakabuming Raka .

“Kalau saya kumpul Apeksi dengan Wali Kota dan Bupati lain, semua sudah persiapan ganti mobil listrik ,” tuturnya menambahkan.

Gibran Rakabuming Raka beralasan menghapus pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas, karena lebih mementingkan kebutuhan warga.

Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mobil listrik itu bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas publik yang jauh lebih penting.

“Itu tadi loh, daripada buat beli mobil mending buat bangun pasar dan lainnya,” ucap Gibran Rakabuming Raka .

“Kalau menurut saya lebih baik bangun pasar, kelurahan, taman cerdas, mobil listrik itu mahal loh,” ujarnya.

“(Harga mobil listrik sekitar Rp800-900 juta) iya kan, mending buat bangun pasar, taman cerdas. Kalau ingin hemat ya nanti didorong mobilnya,” tuturnya menambahkan.

Gibran Rakabuming Raka juga mengaku siap menerima sanksi dari Jokowi jika memang pergantian mobil dinas menjadi mobil listrik itu diwajibkan.

“Ya gak apa-apa, kita siap disanksi. Yang penting warga dulu, kalau saya gampang,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Berita Surakarta, Rabu, 2 November 2022.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meneken aturan baru terkait mobil dinas pada September 2022.

Aturan baru yang diteken oleh Jokowi ini aturan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya aturan ini, Jokowi minta agar seluruh mobil dinas yang ada di Indonesia segera diganti.

Dari mobil dengan mesin BBM biasa, Jokowi minta mobil dinas diganti segera menjadi mobil listrik .

Dalam keterangan resminya, kepala Starf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan kebijakan ini sudah ditandatangani oleh Jokowi .

“Inpres Nomor 7/2022 yang bernama lengkap Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis Kamis, 15 September 2022.

Menurut Moeldoko, Inpres 7 Tahun 2022 merupakan komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.***